GMBI Wilter Lampung Audensi Bersama Diknasbud Lampung Bahas Soal Pendidikan

Lampung - Eko Joko Susilo, Sekretaris LSM GMBI Wilter, Lembaga Swadaya Masyarakat, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, wilayah Provinsi Lampung, menyampaikan terkait carut marut dunia pendidikan di provinsi Lampung, hingga rencana akan melaksanakan aksi damai dan berujung pada audensi kepada Plh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Diknasbud Provinsi Lampung. Sabtu (21/10/2023).

Sebelummya, LSM GMBI Wilter Lampung dan 14 Distrik Kabupaten dan Kota Se-Lampung melayangkan surat aksi damai, rencana untuk aksi damai akan dilaksanakan pada hari kamis (19/10/2023).

Dikarenakan adanya saran dan masukan dari internal dan eksternal LSM GMBI serta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Provinsi Lampung, selanjutnya GMBI Wilter provinsi Lampung dan 14 Distrik Kabupaten/Kota Se-lampung bersepakat mengganti kegiatan aksi damai dengan melakukan audensi bersama pihak Disdikbud Provinsi Lampung. 

Pelaksanaan audensi berlangsung pada Kamis 19 Oktober 2023 Sekitar pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 12.45 Wib. Dihadiri ketua Wilter GMBI provinsi Lampung Heri Prasojo beserta jajaran,14 Ketua Distrik Kabupaten/Kota Se-lampung. Audensi di sambut oleh Plh Diknasbud Provinsi Lampung, Tommy Efra Handarta.

Audensi GMBI Wilter Lampung menyampaikan pendapat, kritik, saran dan harapan tentang Bantuan Operasional Sekolah (Bos), Iuran/Sumbangan/pungli, dan komite sekolah, untuk perbaikan dunia pendidikan di Provinsi Lampung. 

Dua pendapat mendasar GMBI Terkait Bos dan Komite Sekolah :

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD, SMP, SMA/SMK adalah semata-mata untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di setiap satuan pendidikan itu sendiri. 

2. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang menjadi wadah orang tua siswa/Komunitas sekolah/ tokoh masyarakat/pakar pendidikan, untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan Pendidikan. 

Tindakan hasil laporan masyarakat dan investigasi tim GMBI turun ke lapangan (satuan pendidikan) kami menemukan banyak hal negatif yang terjadi, maka GMBI memberikan 3 kritikan tajam ke Disdikbud Provinsi Lampung dan dinas pendidikan Se-provinsi lampung :

1. GMBI Wilter Provinsi Lampung Menduga banyak terjadi mark-up dalam proses pelaporan realisasi BOS oleh Satuan Pendidikan di provinsi Lampung, yang jumlahnya fantastis. 

2. GMBI Wilter Provinsi Lampung menduga banyak terjadi pemborosan anggaran/inefisiensi dalam realisasi Bos di semua tingkatkan satuan Pendidikan. 

3. GMBI Wilter Provinsi Lampung menduga sebagian besar komite sekolah adalah kaki tangan oknum kepala sekolah dalam melakukan pungli terselubung (sumbangan Siswa) di satuan Pendidikan se-provinsi Lampung. 

Dalam kajian dari GMBI, paling tidak ada Dua Hal yang mungkin di Lakukan Disdikbud Lampung dan Diknas se-provinsi Lampung terkait BOS dan sumbangan/pungli :

1. GMBI Wilter Provinsi Lampung meminta Diknasbud Provinsi Lampung dan diknas Se-provinsi lampung menginstruksikan kepada seluruh satuan Pendidikan di provinsi lampung yang mendapatkan BOS untuk transparan dalam realisasi dan pertanggungjawabannya dengan cara memasang papan informasi di setiap satuan Pendidikan dan juga mengumumkannya di web satuan pendidikan yang bersangkutan. 

2. GMBI Wilter Provinsi Lampung meminta Diknasbud Provinsi Lampung dan diknas Se-provinsi Lampung memantau proses pemilihan komite sekolah, khususnya anggota komite sekolah yang mewakili tokoh masyarakat dan pakar pendidikan, agar komite sekolah yang terbentuk dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal untuk membantu memajukan dunia pendidikan, khusus di provinsi Lampung. 

Plh Kadis Diknasbud provinsi Lampung Bapak Tommy Efra Handarta, Menanggapi positif Pendapat, kritik, saran dan harapan yang di sampai GMBI dalam Audensi Kamis, 19 Oktober 2023, pihak diknasbud berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat arus bawah yang di suarakan GMBI Se-lampung dengan langkah cepat-tepat dan Bersungguh-Sungguh. (GMBI/sgt).