Ngopi dan Berliterasi Tajuk Bedah Buku Di Legalita

KOTABUMI – Kedai Kopi Legalita menyelenggarakan acara Peluncuran sekaligus Bedah Buku berjudul Bhineka Tunggal Ika : Makna, Urgensi, dan Aktualisasi Dalam Bangunan NKRI.

Bedah buku yang bertajuk Ngopi dan Berliterasi atau oleh Dr. Slamet Riyanto. SH.,MH. sebagai penulis disebut dengan NGOBRAS, Ngobrol ngopi berkualitas, berlangsung di halaman Kedai Kopi Legalita di Jl. Alamsyah RPN Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Jum’at (8/9/2023)

Buku tersebut merupakan karya yang ditulis oleh Dosen Fakultas Hukum UMKO Kotabumi, digagas sejak dirinya masi S1 hingga ditulis dan terbit pada bulan Agustus, Ada 3 isu keberagaman, Keberagaman Politik, Keberagaman agama dan Keberagaman sosial budaya.

Dr. Slamet Riyanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dirinya sepanjang masa penulisnya, yang terdiri dari beberapa kegiatan riset dan kajian, penyampaian policy brief, sikap akademik, kanal edukasi yang dipublikasikan jurnal Legalita, serta beberapa kegiatan lain.

Novekawati.SH.MH. sebagai moderator membuat acara Bedah buku menjadi hidup ketika terjadi diskusi dimana audiens diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengkritisi buku yang di tulis oleh Dr. Slamet Riyanto tersebut.

Acara yang dihadiri oleh audiens yang berlatar belakang beragam mulai dari civitas akademis, praktisi hukum, mahasiswa, pers, serta masyarakat umum ini menjadi menarik dengan menampilkan dua narasumber utama untuk mengkaji dalam Bedah buku kali ini yaitu Dr. Slamet Haryadi.SH., MH. serta Dr. Didiek Mawardi.SH., MH. dari civitas akademis UMKO.

Dalam telaah kritis pemikiran tentang Bhineka Tunggal Ika oleh Dr. Slamet Har melalui Konsep filsafat, menurut Dr.Slamet Har semula dirinya berharap mendapat alur atau tetesannya mengejawantah ke dalam teori hukum pluralisme tetapi dirinya tidak mendapatkannya seterusnya di kerangka teori.

“Hanya kata pertentangan yang menolak pluralisme berlabuh dalam filsafat pragmatisme atau relativisme yang berkiblat pada postmodernisme” ungkapannya.

“Tetapi melirik ke teori berikutnya Teori Hirarki Norma Hukum, saya optimis pemeikiran yang mengalir sudah dikanal paradigma positifme hukum yang tendensius menolak pluralisme hukum. penggnaan kata tetap satu atau tunggal mengunci perbedaan keragaman kebenaran yang ada dalam sosial, budaya dan agama. Ketertarikan saya ingin membaca teori pluralisme hukum dalam wacana budaya, sosial dan agama menjadi tertutup pada realitas eksperensial kehidupan masyarakat” terangnya lebih lanjut.

Saya mencari analisis penulis tentang bekerjanya teori pluralitas dalam pembahasan, saya menemukan dihalaman 255, ada subbbahasan Pluralitas hukum. Ada hukum yang hidup (living law) dan kata hukum pluralitas berkembang sejak tahun 70 an, ini menegasi, teori Han Kelsen yg dipakai sebagai hirarki norma yg menurut saya sudah tidak cocok untuk mengkaji pluralitas di kehidupan, politik, agama dan sosial budaya. Perlu teori hukum pluralitas kekinian yg cocok menjawab pada kondisiasyarakat kita, saat ini yg lebih komplek dengan dinamika konfliknya.

Sementara itu Dr. Didiek Mawardi.SH.,MH. dalam pemaparan nya menyoroti tentang Kompromi politik (kepentingan) yang bersumber dari kebhinekaan (keberagaman) telah mengalahkan kepentingan kelompok atau golongan untuk tujuan yang lebih luas yakni persatuan bangsa dan keutuhan negara dapat disaksikan dalam proses perubahan rumusan dasar negara dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945 ke dasar negara 18 Agustus 1945.

“Inilah kebhinekaan yang menyatukan, para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI mayoritas beragama Islam tetapi kelompok yang menghendaki negara berdasarkan agama (Islam) atau setidaknya pencantuman tentang kewajiban menjalan syariat Islam dalam dasar negara telah bersedia menghapus ’tujuh kata’ demi keutuhan sebagai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada Walk out saat pengambilan keputusan atas perubahan tersebut” tutupnya. (Ipul/Sgt)